MEDIAANTARA.COM, SAMARINDA – Program unggulan “Gratispol” milik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tengah menjadi sorotan. Janji layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang digaungkan saat masa kampanye Pilgub 2024 kini dinilai sejumlah pihak belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana ekspektasi masyarakat.
Pengamat politik lokal, Tino Tindangen, menilai bahwa narasi “Gratispol” yang dikemas dengan bahasa populis berpotensi menimbulkan kesenjangan antara imajinasi publik dan implementasi faktual di lapangan. “Istilahnya menjanjikan, tapi dalam praktik banyak syarat dan mekanisme teknis yang membatasi akses masyarakat,” ujarnya saat ditemui pada Senin (7/7/2025).
Menurutnya, bantuan pendidikan seperti beasiswa dan layanan kesehatan yang dijanjikan gratis, pada kenyataannya masih memerlukan tahapan administrasi, seleksi, bahkan pembatasan kuota.
“Ini menjadi kritik utama. Warga membayangkan sesuatu yang instan dan menyeluruh, padahal pemerintah tetap memberlakukan prosedur,” imbuh Tino.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa pelaksanaan Gratispol tidak serta-merta berlaku menyeluruh dalam satu waktu. Program ini, ditegaskan sedang berjalan secara bertahap dan akan terus diperluas cakupannya.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam salah satu kegiatan resmi menyebut bahwa Gratispol tidak sebatas beasiswa, namun juga mencakup aspek kesehatan masyarakat, termasuk pemeriksaan gratis dan subsidi kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kami mulai dari yang paling mendesak dan menyasar warga paling rentan. Ini program berkelanjutan, bukan sekadar slogan,” ujar Rudy saat menghadiri Rakernas PKK di Samarinda, Selasa (8/7/2025).
Data Pemprov menunjukkan ribuan pelajar dan mahasiswa telah mendapatkan bantuan biaya pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Selain itu, dalam skema “Gratispol–Jospol”, pemerintah juga mengintegrasikan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat kurang mampu.
Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa segala bentuk kritik masyarakat akan dijadikan bagian dari proses pembenahan.
“Kritik itu sehat dan perlu. Tapi komitmen kami jelas, program ini tetap dilanjutkan dan diperkuat dengan regulasi berbasis data,” katanya.
Dengan tantangan fiskal dan kebutuhan reformasi birokrasi yang besar, Pemprov berharap masyarakat bisa memberi waktu untuk melihat hasil nyata dari program unggulan ini.
