Samarinda – Ratusan anggota serikat buruh dan serikat pekerja di Kalimantan Timur menghadiri Apel Kebangsaan pada Minggu, 19 Oktober 2025, bertempat di Komplek Stadion Sempaja Kadrie Oening, Jalan Wahid Hasyim, Samarinda. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acara dimulai pukul 10.15 WITA dan dihadiri sekitar 250 peserta, termasuk pimpinan serikat buruh ternama di Kaltim, seperti Sukarjo, SH (Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim), H. Muhammad Hamka (Ketua FSP KEP Kaltim), Bambang Setiono (Ketua KSBSI Kaltim), dan Fahri (Ketua SPI Kaltim).
Dalam orasinya, Ketua FSP KEP Kaltim, H. Muhammad Hamka, menyoroti masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi di sektor pertambangan.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini banyak terjadi PHK di sektor pertambangan dan kami berusaha supaya tidak terjadi PHK,” ujar Hamka.
Selain itu, Hamka juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang pro-pekerja, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing.
“Kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran sangat membantu kita di antaranya yaitu Penghapusan tenaga kerja Outsourcing. Kami seluruh serikat buruh akan memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintahan Prabowo – Gibran,” tegasnya.
Ketua KSBSI Kaltim, Bambang Setiono, SE, menambahkan bahwa dukungan ini juga terkait perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap Hari Buruh Internasional.
“Kita berkumpul untuk menyatukan visi misi dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Belum ada Presiden RI yang hadir di acara Meiday selain Bapak Prabowo, oleh sebab itu kita akan mendukung satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Sementara itu, isu Upah Minimum menjadi sorotan Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo, SH, yang menilai keberpihakan pemerintah terhadap buruh sangat jelas terlihat sejak awal pemerintahan.
“Keberpihakan Bapak Prabowo kepada buruh sangat luar biasa, di mana diawal pemerintahannya telah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ujarnya.
Namun Sukarjo juga mengingatkan agar penetapan upah minimum tahun 2026 tetap diawasi dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.
“Kita sekarang berada di fase menghadapi upah minimum tahun 2026. Apabila kenaikan upah di bawah 5 persen maka akan mudah dipengaruhi untuk melakukan aksi, jadi harapan kita tetap dalam satu komando jangan terpancing dan terpengaruh oleh situasi situasi di luar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambah Sukarjo.
Acara puncak ditandai dengan pembacaan Pernyataan Sikap bersama seluruh ketua serikat buruh/pekerja Kaltim, yang menegaskan:
Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dan menolak Aksi-Aksi yang Kontraproduktif.
Serikat Buruh selalu mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dalam melaksanakan penegakan hukum.
Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
Apel ditutup dengan pembagian sembako kepada peserta sebagai bentuk kepedulian serikat buruh terhadap anggotanya.
