MEDIAANTARA.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, memberikan penegasan bahwa insiden kericuhan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis malam tidak bisa dituduhkan sebagai kesalahan aparat kepolisian. Ia menilai, justru para anggota legislatif yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Tidak ada seorang pun yang menginginkan adanya korban jiwa. Almarhum adalah putra bangsa, dan polisi pun tidak pernah berniat lalai dalam melaksanakan tugas. Semua sudah ada jalannya. Karena itu, jangan buru-buru menyalahkan aparat. Yang seharusnya dipertanyakan adalah wakil rakyat di Senayan,” ungkap Iskandar di Jakarta, Jumat (29/8).
Menurutnya, kondisi yang terjadi seakan mempertemukan rakyat dengan rakyat itu sendiri.
“Polisi juga bagian dari masyarakat. Saat rakyat mengeluh karena lapar, sulit mencari pekerjaan, dan kesulitan bersekolah, polisi justru harus berjaga sampai lebih dari 12 jam untuk memastikan demonstrasi tetap terkendali. Mereka juga manusia, punya rasa lelah, tapi tetap menjalankan tanggung jawab,” jelasnya.
Iskandar kemudian menyinggung perilaku para wakil rakyat yang dianggap tidak peduli dengan kondisi masyarakat.
“Mereka hanya bisa bicara, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Namun begitu situasi menjadi ricuh, polisi langsung dituding bersalah. Padahal para pejabat itu bekerja dengan santainya dari rumah,” sindirnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa baik aparat maupun masyarakat yang berdemo tidak patut dipersalahkan.
“Yang paling layak dimintai pertanggungjawaban adalah para wakil rakyat di parlemen. Rakyat tidak salah, polisi juga tidak salah. Semua ini merupakan beban penguasa,” pungkas Iskandar.